Sabtu, 27 April 2013

Download Modul Penyuluh Perbendaharaan

Download Modul Penyuluh Perbendaharaan alternatif bisa di sini

Jumat, 26 April 2013

Download Materi PPAKP 2013

Modul Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) 2013 bisa di download di sini

Jumat, 07 September 2007

Tentang hukum 72

Berikut akan dibahas hukum 72, dari sisi perhitungan yang sederhana, bagi yang kurang suka hitung-hitungan yang “agak rumit, sebaiknya lang seung baca kesimpulanya saja.
Dalam menghitung investasi, kita sering mendengar cara menghitung tingkat pengembalian yang mudah dengan hukum 72. dimana investasi kita akan menjadi 2 kali lipat dengan membagi bilangan 72 dengan persen bunga atau tingkat pengembalian investasi per tahun.

Waktu investasi agar mendapatkan 2 kali lipat dari nilai investasi = 72 / % Bunga

Misalnya dino meletakan uangnya sebesar Rp. 1.000.000 di deposito berjangka dengan bunga 12% pertahun. Maka uang dino akan menjadi 2 juta dalam waktu 72/12 = 6 tahun
Tapi sebenarnya penghitungan denagn “ rumus praktis' tersebut kurang akurat, adapun rumus sebenarnya yang digunakan untuk menghitung waktu investasi adalah sebagi berikut
FV = U (1 + i)^n                     (superscript maksudnya)
n = log (FV/U),i                      (notasi logaritma eropa, lihat id.wkipedia.com/logaritma
U = jumlah uang yang diinvestasikan
FV = nilai uang di masa depan / hasil investasi
i = tingkat bunga
n = masa investasi (tahun)
Jadi masa investasi (n) dapat dihitung dengan rumus diatas, bila kita ingin masa yang digunakan, agar investasi menjadi 2 kali lipat berarti FV/U = 2, maka
rumusnya menjadi n= i log 2
Untuk menguji tingkat ketelitian rumus 72 berikut kami sajikan tabel penghitungan tingkat pengembalian investasi


KESIMPULAN

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum 72 dapat digunakan untuk nilai investai antara 5 – 15 persen karena nilainya masih akurat, untuk selebihnya akan selisih 0,2 – 0,3 , walaupun kecil teteap saja tidak akurat, dan dengan pertimbangan selisih 0,2 berarti (0,2 X 1tahun = 2,4 bulan) 2, 4 bulan , selisih tersebut cukup material dalm pengambilan keputusan investasi. Sedangkan untuk nilai yang lebih kecil dari 5 persen akan terdapat selisih yang cukup besar da tabel terlihat selisih untuk bunga 1 perssen sebesar 2,34 tahun.
Sebaiknya menggunakan hukum 72 untuk perhitungan kasar saja, karena hukum 72 tidak cukup akurat, dan terdapat selisih yang cukup besar untuk perhitungan yang sesungguhnya.

Senin, 03 September 2007

PERLAKUAN AKUNTANSI DEPOSITO MUDHARABAH

Industri keuangan syariah telah berkembang dengan pesat, Namun kesan dan kriktik dari masyarakat bahwa keuangan syariah saat ini tidak beda jauh dengan keuangan konvensional makin menguat .Hal ini dibenarkan dengan pemilihan metode pengembangan keuangan syariah dengan Islamisasi Keuangan konvensional, daripada mengembangkan langsung dari Syariah Islam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh AAO-IFI (1998) dalam SFAC No.1 paragaraf 22

Two approaches to establishing objective have merged through the discussion which took place at different place at meetings of the commitees established by the board. These are:

1. Establishing objectives based on the principles of islam and its Teaching and then consider these established objective in relation to contempory accounting thought.

2. Start with objective established in contemporary accounting tough, test them against Islamic shari'a, accept those that are consistent with shari'a and reject those tahat are not (SFAC N0.1, paragraf 22)

Dari kedua aliran tersebut, aliran yang kedua ternyata lebih banyak dilakukan dalam upaya mendpatkan sebuah format akuntansi Syari'ah ., yang menjadi alasan untuk memilih aliran tersebut adalah hal-hal yang sangat berkaitan dengan kepentinagn jangka penedek (pragmatis), yaitu waktu dan biaya. Sedangkan aliran pertama menggambarkan kelompok idealis. Oleh karena itu mudharabah sebagai salah satu prinsip keuangan syariah yang diaplikasikan dala Deposito, perlu di telaah lebih jauh dengan membandingkan dengan Deposito konvensional agar deiketahui perbedaan dan karakteristik perlakuan akuntansi dari kedua jenis deposito tersebut.

Deposito Mudharabah adalah Investasi tidak terikat (Mudharabah Muthlaqah) yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank bersangkutan. karakteristik perbedaannya:

  1. deposito mudharabah berdasarkan prinsip Mudharabah Muthlaqah, dan yang menjadi ciri khas adalah ditetapkan nisbah bagi hasil di awal akad. sedangkan deposito biasa menggunakan akad simpanan dengan bunga yang sudah ditentukan.
  2. Pembiayaaan yang dilakukan dari Deposito Mudharabah harus sesuai tetap sesuai dengan kaidah muamalah islam,yaitu pada bisnis yang halal. Deposito konvensional dalam pembiayaaanya tidak memperhatikan prinsip syariahsehingga bisa jadi penyaluran pembiayaan untuk mendanai bisnis yang diharamkan oleh syariah.
  3. Deposito mudharabah dalam Neraca akan disajikan Passiva sebagai Investasi tidak terikat. Deposito konvensional dalam Neraca di sisi Passiva disajikan sebagai kewajiban

pengakuan Beban Bunga dan Bagi hasil pada saat jatuh tempo (basis akrual). Pengukuran Nilai Deposito pada keduanya sama yaitu pada nilai pokok pada saat terjadinya dan pada nilai tercatat pada akhir periode.

Perlakuan Kerugian Pada Deposito Mudharabah

Deposito Mudharabah termasuk Investasi, sehingga dimungkinkan terjadinya kerugian dalam pengelolaanya. Kerugian yang lebih kecil dari keuntungan yang diperoleh akan dikurangkan langsung dengan keuntungan, selanjutnya sisakeuntungan akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakatiKerugian Investasi tidak terikat pada Deposito Mudharabah dimana Kerugian yang terjadi lebih besar dari keuntungan dengan asumsi pihak pengelola dana tidak melakukan kesalahan, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan,sehingga timbul masalah, pihak mana yang akan menanggung kerugian. Penulis menemukan 2 standar pengaturan yang berbeda dalam Pengakuan Kerugian Deposito Mudharabah:

  1. Pengakuan kerugian Deposito mudharabah menurut PSAK 59 dan DSN

Kerugian akan ditanggung oleh Pemilik modal secara penuh, “Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana” (PSAK 59, paragraf 7), “Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah”(Fatwa DSN).

  1. Pengakuan kerugian Deposito mudharabah menurut PAPSI – Bank Indonesia

Kerugian akan dialokasikan tergantung pada metode bagi hasil, “Jika bank menggunakan metode bagi laba (profit sharing) dan usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana (shahibul maal)... Jika bank menggunakan metode bagi pendapatan (revenue sharing) maka pemilik dana (shahibul maal) tidaka akan menanggung kerugian (PAPSI , Biro Perbankan Syariah BI, Hal 176). Padahal Fatwa DSN mengharuskan metode Bagi hasil untuk Deposito Mudharabah menggunakan Revenue Sharing.

Dengan adanya dua standar pengaturan yang berbeda tersebut tentunya akan membingungkan dan tidak seragamnya pencatatan, oleh karena itu perlu kiranya dibuat standar tunggal sehingga pencatatan pengakuan kerugian Deposito Mudharabah menjadi jelas dan seragam

Minggu, 02 September 2007

Korupsi Berjamaah



pemberantasan korpsi di indonesia masih terdapat banyak hambatan, salah satu hambatannya adalah dalam hal pengungkapan tindak pidana korupsi itu sendiri. namun sebelum itu, kita harus mengenali “ musuh kita terlebih dahulu”, sebagaimanan dalam taktik berperang. Korupsi berjamaah telah dipraktekan secara luas, terutama di instansi pemerinyahan. Oleh karena itu pemberabntasannya diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan efisiensi penyelenggra negara.
Korupsi berjamaah adalah korupsi yang dilakukan oleh banyak oanr secara sistematisdan teroganisir. Diantara mereka ada yang mengkoordinasi tindakan mereka dan secara sistematis sepakat untuk tutup mulut. Korupsi dengan modus ini biasanya terjadi dalm stu lingkungan instansi pemerintah, kerugian negara akibat korupsi ini pun bervariasi, tergantung pada jenis korupsinya. Sebagai cintoh korupsi berjamaah bisa terjadi dari manipulasi uang lembur sampai dengan penggelapan APBN oleh anggota DPR/D.

Korupsi berjamaah dilakukan secara sistematis dan terorganisasi, cara nya pun beragam, tetapi disini penulis diberitahu cara korupsi berjamaah oleh seorang pegawai negeri. Unruk mempermudah penulis menyebutya “pemberian ke 4 sisi”. Jika koruptor mendapat uang maka akan dibagi untuk 4 bagian untuk disalurkan kepada pihak lain agar tutup mulut dan dapat diajak kerjasama. Keempat pihak tersebut adalah untuk dirinya sendiri, atasannya teman/ bawahannya dan sumbangan sosial. Dengan cara seperti ini maka koruptor tidak perlu banyak berkomunikasi dan lebih terorganisasi. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini, bahwa sumbangan sosial biasanya mempunyai tujuan menghilangkan penilaian negatif masyarakat dan untuk menutupi perbuatannya.

Iklim kerja di instansi / perusahaan yang melakukan korupsi berjamaah akan terjadi kesenjangan dan kurang konduktif. Kesenjangan terjadi bila ada pegawai yang idealis dan tidak mau korupsi tetapi karena iklim korupsi berjamaah sudah kuat maka pegawai tadi akan ilkut-ikutan korupsi tau dijauhi oleh temannya. Bahkan banyak cerita pegawai yang idealis akan ditempatkan oleh atasannya untuk mengurusi bisang yang kurang penting , artinya arus uang masuk dan keluar dibagian tersebut kesil. Dengan demikian maka suasana kerja kutrang kondusif krena para pegawai hanya berusaha mencari “gaji tambhana” dan menyingkirkan teman atu kerjanya yang tidak mau diajak korupsi.

Dari paragaraf diatas mak secara umum korupsi berjamaah sulit dibuktikan ada dan besarnya kerugian. Biasanya yang tertangkap dari korupsi berjamaah ini adalah kambing hitam / orang yang sengaja disalahakan atas perbiuatan yang tidak dilakukannya. Sehingga kebanyakan kasus korupsi berjamaah yang diadili tetapi divonis bebas.

Tentnya harapan kita para koruptor sadar dari perbuatannya dan segera bertaubat serta mengembalikan uang hasil korupsinya. Sehingga citra indonesia sebagai negara yang korup dapat berangsur hilang.